Jumat, 19 Juli 2013

BEMJ-TH di tengah-tengah polemik UU ORMAS



Pada bulan juli kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mensahkan UU ORMAS setelah mengalami berbagai polemik dan kritik dari berbagai elemen masyarakat. Dengan adanya pro kontra tentang RUU ORMAS ini sempat mengalami beberapa kemoloran waktu hingga diundur beberapa kali. Seperti ORMAS besar Muhammadiyah misalnya, dia menolak keras tentang disahkannya RUU ORMAS ini, tutur ketua Umum Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsudin, MA, karea menururutnya, “RUU ini bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 dan hendaknya hubungan negara dengan ormas diletakkan pada paradigma simbiosis mutualisme. Ada kemitraan strategis, bukan subyek-obyek.
Sedangkan yang pro mengatkan Undang-Undang ini dibuat agar Organisasi Masyarakat (ORMAS) lebih terakomodir dan tidak terjadinya kekerasan antar sesama ORMAS yang satu dengan ormas yang lainnya. Karena menurut data KEMENDAGRI jumlah ORMAS yang terdata mencapai 139.975 ORMAS belum termasuk ormas-ormas kecil di daerah yang tidak terdata.
Namun Akhirnya Rancangan Undang-undang ini disahkan oleh parlemen, dikarenakan Pasal 28 UUD 1945 dianggap sudah tidak relevan lagi, karena UUD 1945 telah mengalami amandemen selama empat kali.
Selain itu, ketua panitia Yadi Mulyadi mengatakan, dengan diakannya sosialisasi publik mengenai UU ORMAS di tataran mahasiswa supaya lebih meningkatkan nasionalisme terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di elemen masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada mahasiswa.
Dalam hal ini Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits  (BEMJ-TH) bekerjasama dengan Indonesia Youth Forum (IYF) dan organisasi primordial Silaturrahmi Mahasiswa Jepara di Jakarta (SIMAHARAJA) mengadakan sosialisasi Nasional dan diskusi publik dengan tema “UU ORMAS; Upaya Memperkuat Nasionalisme” yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2013 di Aula Student Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar