Jumat, 19 Juli 2013 0 komentar

BEMJ-TH di tengah-tengah polemik UU ORMAS



Pada bulan juli kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mensahkan UU ORMAS setelah mengalami berbagai polemik dan kritik dari berbagai elemen masyarakat. Dengan adanya pro kontra tentang RUU ORMAS ini sempat mengalami beberapa kemoloran waktu hingga diundur beberapa kali. Seperti ORMAS besar Muhammadiyah misalnya, dia menolak keras tentang disahkannya RUU ORMAS ini, tutur ketua Umum Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsudin, MA, karea menururutnya, “RUU ini bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 dan hendaknya hubungan negara dengan ormas diletakkan pada paradigma simbiosis mutualisme. Ada kemitraan strategis, bukan subyek-obyek.
Sedangkan yang pro mengatkan Undang-Undang ini dibuat agar Organisasi Masyarakat (ORMAS) lebih terakomodir dan tidak terjadinya kekerasan antar sesama ORMAS yang satu dengan ormas yang lainnya. Karena menurut data KEMENDAGRI jumlah ORMAS yang terdata mencapai 139.975 ORMAS belum termasuk ormas-ormas kecil di daerah yang tidak terdata.
Namun Akhirnya Rancangan Undang-undang ini disahkan oleh parlemen, dikarenakan Pasal 28 UUD 1945 dianggap sudah tidak relevan lagi, karena UUD 1945 telah mengalami amandemen selama empat kali.
Selain itu, ketua panitia Yadi Mulyadi mengatakan, dengan diakannya sosialisasi publik mengenai UU ORMAS di tataran mahasiswa supaya lebih meningkatkan nasionalisme terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di elemen masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada mahasiswa.
Dalam hal ini Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits  (BEMJ-TH) bekerjasama dengan Indonesia Youth Forum (IYF) dan organisasi primordial Silaturrahmi Mahasiswa Jepara di Jakarta (SIMAHARAJA) mengadakan sosialisasi Nasional dan diskusi publik dengan tema “UU ORMAS; Upaya Memperkuat Nasionalisme” yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2013 di Aula Student Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jumat, 05 Juli 2013 0 komentar

Dosen Dianiaya, Dekan Apatis


Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Tafsir Hadis Semester IV kepada Dosen Ulumul Al-Qur’an pada Rabu 8 Mei 2013 yang lalu, perbuatannya telah melanggar kode etik mahasiswa yang telah ditetapkan oleh Rektorat. Jika mengacu pada kode etik mahasiswa, pihak yang melakukan kekerasan seharusnya diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Mahasiswa yang melakukan hal tersebut, seharusnya dikenakan sanksi sesuai dengan keputusan Rektorat Nomor : 07 A Tahun 2002, yang terdapat pada pasal 7 Bab IV (Tentang Pelaksanaan Tindakan Disiplin) dan  Bab V (Tentang Jenis Pelanggaran) pasal 9 huruf a, pasal 9 huruf b, pasal 9 huruf g, dan pasal 9 huruf m.
Namun, kami atas nama “Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan” mengamati kasus tersebut tidak diselesaikan secara tuntas dan radikal, bahkan pihak Dekan tidak peduli atas kasus yang telah merambah sampai hampir satu bulan lebih. Padahal, seorang pemimpin seharusnya memiliki sifat cepat tanggap (peka/cekatan) apa yang dirasakan oleh anggotanya.
Pemimpin seharusnya tidak hanya menginginkan kekuasaannya saja, tetapi ia harus bertanggung jawab dan peka terhadap “Apa yang terjadi di lingkungannya,” baik itu pada pihak mahasiswa, pegawai, atau pun dosen.
Sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang negarawan, yaitu Tan Malaka “Bukanlah kekuasaan semata, namun bagaimana mampu membaca dan menerjemahkan keadaan di sekitar untuk kemudian mengendalikannya,” ujar Tan Melaka.     
 Dari pernyataan negarawan itu, pemimpin tidak hanya sebatas tahu kasus, namun ia berusaha sekuat mungkin  untuk menyelesaikan dan mengendalikannya secara tuntas. Maka dari pada itu, kami percaya kepada pihak Dekan dan jajarannya untuk segera menyelesaikan kasus ini dengan adil dan cermat.
Dan apabila kasus ini berkelanjutan atau tidak diselesaikan, bahkan tidak ditanggapi secara serius, maka kami atas nama “Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan” akan melakukan audensi dan menuntut kepada pihak Dekan beserta jajarannya. (Penulis : Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan)
 
;